Kasda Kosong, Beberapa Instansi Ketar-Ketir Dipenghujung 2022
Tulang Bawang – Beberapa instansi di lingkup pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang mengeluh akibat tidak cairnya dana Ganti Uang (GU) oleh Badan Pengelola Keuang dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulang Bawang yang membuat kinerja Satuan Kerja (Satker) ketar-ketir. Sabtu(24/12/2022)
Hal itu pun diungkapkan salah seorang narasumber disalah satu Satker yang tidak ingin disebutkan namanya, ia mengatakan, bahwa saat ini berbagai Satker tengah kerepotan dalam membayar tagihan koran ditambah lagi dilema tahun 2022 tinggal menghitung hari yang mana bila tidak dicairkan maka itu tercatat sebagai hutang dinas dan anggaran koran untuk tahun 2023 tidak mengalami kenaikan.
“Kami saat ini dilanda dilema disatu sisi kami wajib membayar tagihan koran tahun anggaran 2022 yang sampai saat ini belum ada kejelasan kapan pencairan, ditambah lagi untuk anggaran 2023 tidak mengalami penambahan yang artinya bila GU tidak cair kami akan memiliki hutang koran ke pada rekan-rekan media,” keluhnya.
Selain tagihan koran, tagihan WiFi dibeberapa Satker belum memakai mekanisme Langsung (LS) untuk terus menyambungkan internet di dinas dan kendaraan dinas saat ini banyak yang belum membayar pajak, servis serta BBM kendaraan tidak cair.
“Terkadang kami pihak dinas meminjam uang ke orang lain (pihak ketiga) dengan harapan di pengajuan GU bisa dicairkan untuk mengganti uang yang dipinjam,” terangnya
Terpisah, Ketua LSM Cakra Institut menanggapi kebijakan pemerintah, dirinya mengungkapkan, hal ini seharusnya tidak akan terjadi apabila tim TAPD Pemerintah cerdas dan cermat menyusun anggaran pemerintah Kabupaten untuk satu tahun anggaran.
Sementara, dari pengamatan media, beberapa pejabat nampak gelisah mendengar kabar bahwa tamsil atau tpp bulan 12 ini tidak dicairkan BPKAD dengan dalih kosongnya kas daerah.
“Tamsil atau tpp itu merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk menunjang disiplin kerja dan peningkatan pendapatan agar para pegawai bisa bekerja dengan baik, sehingga menghindarkan dari berbagai pungli. Bila benar tamsil atau tpp bulan 12 ini tidak terbayarkan ini akan menjadi preseden buruk bagi Pemerintah Daerah Tulang Bawang,” ucap salah satu pejabat Pemkab Tuba.(red)
